Tagged Under: , , , , ,

Usai Kalah Pilkada DKI, Ahok di Tuntut 1 Tahun Penjara Karena Ini


SpecialisMovie | Nonton Film Movie Online Baru Bersubtitle Indonesia - Pada Kamis 20 April 2017 hari ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali menjalani proses persidangan terkait dugaan kasus penistaan agama. Dalam sidang tersebyt, Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta hakim memberi hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun kepada Ahok.

SITUS RESMI JUDI ONLINE


Jika hakim menyetujui permintaan JPU tersebut, maka Ahok harus menjalani hukuman 1 tahun penjara jika selama 2 tahun masa percobaan melakukan suatu tindak pidana. Aturan tersebut sudah tertulis pada Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

SITUS POKER UANG ASLI


Namun apabila Mantan Bupati Belitung Timur itu tidak melakukan tindak pidana selama 2 tahun masa percobaannya, maka pidana penjara tidak harus dilakukan. "Jadi tuntutan pidana 1 tahun dalam masa percobaan 2 tahun artinya Pak Basuki tidak masuk penjara kalau dalam 2 tahun masa percobaan tidak ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang dijatuhkan kepadanya," jelas pengacara Ahok, I Wayan Sudirta, usai sidang tuntutan Ahok di Ragunan, Kamis (20/4/2017).

SITUS DOMINO UANG ASLI


Koordinator JPU, Ali Mukartono, dalam bacaan tuntutannya mengatakan Ahok sudah terbukti bersalah karena melakukan penistaan agama dan terjerat pidana dengan pasal 156 tentang penodaan agama. Sebelumnya, Ahok didakwa Pasal 156a KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Sedangkan, dakwaan alternatif kedua mencatut Pasal 156 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara.


"Dengan ini, kami harap majelis halim menjatuhkan hukuman pidana kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yaitu 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun," ujar Ali di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (20/4/2017).

POKER ONLINE UANG ASLI


Terkait keputusan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Purnama mengatakan "Saya ikuti persidangan dan tuntutan. Akan kami rumuskan dulu jawaban Kemendagri dikaitkan dengan Undang-undang Pemda," kata Tjahjo.

BACA JUGA :